Direktorat Jenderal Anggaran

Oleh Bapak R. Erman Jaya Kusuma, Widyaiswara Ahli Utama di lingkungan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, BPPK, Kementerian Keuangan.
Dalam Video Knowledge Capture kali ini akan disajikan lanjutan sharing terkait bagaimana tata cara pemeriksaan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan PP Nomor 01 Tahun 2021 dan lebih difokuskan pada pelaksanaannya.
Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Instansi Pemeriksa adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional.
Pemeriksaan PNBP adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.
Pemeriksaan PNBP dilakukan oleh Instansi pemeriksa. Pemeriksaan PNBP dapat dilakukan atas permintaan Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP. Menteri dan/atau Pimpinan Instansi pengelola PNBP dapat mendelegasikan permintaan pemeriksaan kepada pejabat setingkat di bawah Menteri dan/atau pimpinan Instansi Pengelola PNBP.
Pemeriksaan PNBP dilakukan terhadap Wajib Bayar; Instansi Pengelola PNBP; atau Mitra Instansi Pengelola PNBP.