Direktorat Jenderal Anggaran

Paparan ini menjelaskan mengenai pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya yang melibatkan Mitra Instansi Pengelola (MIP) PNBP. Pengelolaan PNBP merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan, akuntabilitas, serta optimalisasi penerimaan negara.
Dalam struktur pengelolaan PNBP, terdapat berbagai pihak yang terlibat, termasuk Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal, instansi pengelola PNBP di kementerian/lembaga, serta Mitra Instansi Pengelola PNBP. MIP sendiri adalah badan seperti BUMN, BUMD, atau swasta yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan sebagian tugas pengelolaan PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan dan persetujuan Menteri Keuangan.
Penunjukan MIP dilakukan melalui mekanisme penugasan yang dituangkan dalam kontrak atau perjanjian, dengan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. MIP dapat memperoleh imbal jasa berupa pembagian pendapatan atau dukungan pendanaan dari APBN.
Tugas utama MIP meliputi membantu proses penentuan, pemungutan, penyetoran, dan penagihan PNBP, termasuk kegiatan monitoring, verifikasi, pencatatan piutang, serta penyelesaian koreksi tagihan. Selain itu, MIP juga memiliki kewajiban administratif seperti pelaporan berkala, penatausahaan transaksi, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tarif dan regulasi yang berlaku.