Direktorat Jenderal Anggaran

Perkembangan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama beberapa tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, akibat pengaruh adanya pandemi Covid-19, realisasi PNBP mengalami penurunan, namun seiring meredanya pandemi dan upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional, berdampak pada peningkatan realisasi PNBP pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2022 kinerja PNBP mencapai 122,16 persen dari target atau sebesar Rp588,34 triliun, Capaian tersebut meningkat 28,32 persen dari tahun 2021. Realisasi PNBP tersebut merupakan 22,4 persen dari total penerimaan negara. Berdasarkan data tersebut artinya komponen pendapatan negara, yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada total penerimaan negara. Pada tahun 2022, realisasi Pendapatan PNBP Lainnya mencapai Rp196,25 triliun atau 174,88 persen dari Target APBN, atau tumbuh sebesar 28,69 persen dibandingkan dengan periode tahun 2021. Peningkatan realisasi PNBP Lainnya terutama berasal dari Pendapatan Penjualan Hasil Tambang dan Pendapatan Minyak Mentah (DMO). Selanjutnya, juga terdapat kenaikan pendapatan yang disumbang dari pendapatan layanan Kementerian/Lembaga dengan realisasi sebesar Rp116,53 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 1,1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi PNBP yang berasal dari pendapatan layanan Kementerian/Lembaga antara lain berasal dari Layanan Administrasi Hukum (seperti pembuatan visa dan paspor), Pendapatan Layanan Pertanahan, dan Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing dan lain-lain. Proyeksi penerimaan negara bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam merencanakan pendapatan negara dalam rangka memastikan anggaran pendapatan negara dapat mendukung berbagai program dan kegiatan pemerintah. Setiap bulan, Kementerian Keuangan melalui Asset Liability Committee (ALCo) melakukan penyusunan proyeksi realisasi atas pendapatan dan belanja Pemerintah, serta memberikan rekomendasi langkah-langkah terkait mitigasi risiko pemerimaan, belanja dan pembiayaan negara. Pada PNBP lainnya, proyeksi penerimaan yang berasal dari layanan Kementerian/Lembaga (K/L) terutama dilakukan oleh K/L yang mempunyai realiasai PNBP tertinggi. Salah satu K/L yang merupakan 10 (sepuluh) terbesar realisasi PNBP pada objek PNBP lainnya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Beberapa PNBP pada Kementerian Hukum dan HAM berasal dari layanan Paspor, Visa, Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali, Fidusia, dan Kekayaan Intelektual. Kajian proyeksi PNBP bertujuan untuk menganalisis potensi dan proyeksi PNBP dengan akurasi yang baik dan metode peramalan yang tepat, sehingga dapat memberikan data proyeksi yang akurat. Proyeksi realisasi PNBP pada Direktorat PNBP K/L dilakukan setiap bulan, yaitu dalam rangka permintaan data dalam perencanaan kas pemerintah terutama dari pendapatan yang berasal dari PNBP. Proyeksi PNBP pada Kementerian Hukum dan HAM diharapkan dapat membantu dalam memprediksi dan merencanakan realisasi PNBP secara bulanan pada Kementerian Hukum dan HAM.