Direktorat Jenderal Anggaran

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 telah ditetapkan tanggal 19 September 2025, yang mengatur tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, serta Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PP tersebut menggantikan peraturan pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sebelumnya masih diatur secara terpisah dalam tiga peraturan, yaitu PP Nomor 58 Tahun 2020, PP Nomor 59 Tahun 2020, dan PP Nomor 69 Tahun 2020.
Penyusunan PP ini juga sejalan dengan agenda penyederhanaan regulasi dan transformasi birokrasi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, PP Nomor 44 Tahun 2025 hadir untuk menciptakan sistem PNBP yang sederhana, adaptif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Melalui integrasi ini, 172 pasal dari tiga peraturan sebelumnya disatukan menjadi 112 pasal, sehingga membentuk kerangka hukum yang lebih ringkas dan selaras dengan kebijakan fiskal nasional. Pada paparan yang dipublikasikan ini, disampaikan pokok perubahan substansi khususnya pada tata cara penetapan tarif atas jenis PNBP. Tarif dan jenis PNBP dikelompokkan menjadi: Tarif atas jenis PNBP Pemanfaatan SDA, Tarif atas jenis PNBP Pelayanan, Tarif atas jenis PNBP Pengelolaan KND, Tarif atas jenis PNBP Pengelolaan BMN, Tarif atas jenis PNBP pengelolaan Dana, dan Tarif atas jenis PNBP Hak Negara Lainnya. Secara ringkas, akan diuraikan tahapan penyusunan dan penetapan tarif dan jenis PNBP.