Direktorat Jenderal Anggaran

Berdasarkan data per tanggal 28 Januari 2026, Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 mencapai Rp 540 triliun atau 105% dari target APBN sebesar Rp 513,6 triliun. Secara tahunan, realisasi PNBP 2025 memang lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai Rp 584,4 triliun. Pasalnya, dividen BUMN senilai Rp 80 triliun yang sebelumnya masuk ke APBN, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 kini dikelola melalui Danantara.&#160; Secara khusus, Realisasi PNBP Kementerian dan Lembaga (K/L) menunjukkan peningkatan signifikan. Pendapatan PNBP K/L tercatat Rp 155,1 triliun atau 180% dari target APBN sebesar 86 T. Sementara itu, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) tercatat Rp 110 triliun atau juga melampaui target APBN mencapai 141% dari target Rp 77 T. Beberapa faktor meningkatnya PNBP K/L adalah meningkatnya PNBP yang berasal dari Kejaksaan, BUN, Kemenhub, Kemen Imipas dan Komdigi.&#160; PNBP Kejaksaan mencapai 755,9 persen dari target terutama dari setoran Uang Pengganti (UP) yang telah inkracht. Kasus terbesar adalah menghukum korporasi besar untuk membayar Uang Pengganti kerugian negara terkait kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya sebesar Rp17,8 triliun. Kementerian Imipas mencapai 160,5 persen dari target, mayoritas disumbang dari pendapatan visa, paspor, dan izin keimigrasian dampak pemberlakuan jenis dan tarif baru sesuai PP Nomor 45/2024. Di samping itu, terdapat extra effort yang dilakukan Kementerian Imipas untuk meningkatkan PNBP melalui digitalisasi layanan. Sedangkan BUN, Komdigi dan Kemenhub didorong oleh penerimaan dari layanan utama masing-masing instansi.&#160;