Direktorat Jenderal Anggaran

1. Definisi dan Prinsip Umum BDLT
<ul data-path-to-node="5">
<li>
Biaya di Luar Tarif (BDLT) PNBP adalah biaya yang tidak termasuk dalam tarif Layanan PNBP resmi, tetapi pembayarannya melekat pada penyelenggaraan layanan tersebut.
</li>
<li>
Biaya ini dibebankan kepada Wajib Bayar sebagai pengganti biaya penyelenggaraan layanan oleh pegawai/petugas, serta biaya mobilisasi, demobilisasi, dan/atau asuransi peralatan.
</li>
<li>
Pembebanan dapat dilakukan jika sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif PNBP pada instansi yang bersangkutan.
</li>
</ul>
2. Komponen BDLT
Komponen BDLT mencakup berbagai hal untuk mendukung pelaksanaan layanan, di antaranya:
<ul data-path-to-node="7">
<li>
Biaya transportasi dan biaya akomodasi (meliputi biaya penginapan dan uang harian).
</li>
<li>
Biaya konsumsi dan biaya observasi lapangan (seperti sewa wahana survei, mobil, atau kapal).
</li>
<li>
Biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya visa, biaya tes kesehatan, biaya mobilisasi/demobilisasi alat, serta biaya jasa profesi (seperti narasumber atau pengolahan data).
</li>
</ul>
3. Mekanisme Pembebanan BDLT
Pembebanan BDLT dapat dilakukan melalui dua cara, yakni:
<ul data-path-to-node="9">
<li>
Pembayaran Tunai:
<ul data-path-to-node="9,0,1">
<li>
Dibayarkan oleh Wajib Bayar ke Rekening BDLT yang dibuka secara khusus oleh Instansi Pengelola (IP) PNBP.
</li>
<li>
Pembayaran BDLT ini dilaksanakan sebelum penyelenggaraan Layanan PNBP dilakukan.
</li>
<li>
Dana tersebut digunakan untuk mengganti biaya riil transportasi dan akomodasi petugas layanan.
</li>
<li>
Jika terdapat kekurangan biaya (selisih kurang) dari pengeluaran riil, IP PNBP akan menagih kekurangannya kepada Wajib Bayar.
</li>
<li>
Jika terdapat kelebihan biaya (selisih lebih), dana dapat dipindahbukukan kembali ke rekening Wajib Bayar atau dijadikan uang muka BDLT untuk layanan yang berulang.
</li>
</ul>
</li>
<li>
Penggunaan Fasilitas:
<ul data-path-to-node="9,1,1">
<li>
Fasilitas diberikan dengan menjunjung prinsip kepatutan dan kewajaran.
</li>
<li>
Fasilitas berupa observasi lapangan, asuransi, visa, hingga jasa profesi dibayarkan langsung oleh Wajib Bayar kepada penyedia jasa dan harus dibuktikan dengan kuitansi sah yang diserahkan kepada kuasa pengguna anggaran.
</li>
</ul>
</li>
</ul>
4. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
<ul data-path-to-node="11">
<li>
Untuk BDLT yang dibayar secara tunai, pengelolaannya harus dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.
</li>
<li>
Bagi petugas/pegawai yang menerima BDLT dalam bentuk fasilitas, mereka diwajibkan untuk melaporkannya kepada unit pengendalian gratifikasi sebagai upaya menjaga transparansi.
</li>
</ul>
5. Simulasi Perhitungan BDLT Dokumen ini juga melampirkan 5 (lima) simulasi penerapan BDLT untuk memberikan gambaran teknis. Simulasi ini mencakup skenario:
<ul data-path-to-node="13">
<li>
Pelayanan kepada satu Wajib Bayar secara tunai.
</li>
<li>
Pelayanan kepada beberapa Wajib Bayar secara proporsional.
</li>
<li>
Pelayanan di mana fasilitas disediakan langsung oleh Wajib Bayar.
</li>
<li>
Pelayanan dengan lokasi di luar negeri (seperti di Brazil dan Amerika Serikat) lengkap dengan perhitungan konversi mata uang asing dan proporsi waktu perjalanan.
</li>
</ul>