Direktorat Jenderal Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang bersifat volatil dan berlaku pada seluruh Instansi Pengelola (IP) PNBP. Peraturan ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai landasan hukum untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan PNBP di berbagai kementerian/lembaga. PMK ini ditetapkan pada 9 April 2026, kemudian diundangkan dan mulai berlaku pada 22 April 2026.
Selain itu, peraturan ini juga menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat dalam penunjukan wajib bayar. Dalam kondisi tertentu, tarif bahkan dapat ditetapkan hingga nol rupiah berdasarkan pertimbangan kebijakan. Seluruh penerimaan dari PNBP volatil wajib disetorkan ke kas negara. Dengan adanya PMK ini, diharapkan pengelolaan PNBP menjadi lebih optimal, tertib, dan mampu mendukung peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan.
Secara substansi, PMK 21 Tahun 2026 mengatur beberapa jenis PNBP volatil, antara lain hak penamaan, penjualan hak cetak publikasi, penerimaan dari sisa pelaksanaan ekshibisi, jasa penyediaan ruang promosi, serta biaya lainnya atas pemanfaatan barang milik negara. Masing-masing jenis PNBP tersebut memiliki mekanisme penetapan tarif yang umumnya didasarkan pada perjanjian kerja sama dengan mempertimbangkan nilai ekonomis, nilai eksklusivitas, maupun nilai wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.