Direktorat Jenderal Anggaran

Pertanggungjawaban atau sering disebut akuntabilitas sering dipahami sebagai alat kontrol atas pencapaian hasil pada pelayanan publik yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka atau transparan. Definisi pertanggungungjawaban telah banyak disampaikan oleh para ahli terutama dalam buku literatur maupun jurnal yang berkaitan dengan akuntansi dan pengawasan publik. Menurut Mardiasmo (2006), pertanggungjawaban (accountability) merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, pengaturan pertanggungjawaban PNBP dinyatakan dalam Pasal 41 sampai Pasal 44, sedangkan dalam PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PBNP diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 70. Ruang lingkup pertanggungjawaban PNBP berdasarkan subyek atau pelaku, meliputi pertanggungjawaban oleh Instansi Pengelola PNBP, pertanggungjawaban oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP, pertanggungjawaban oleh Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang (self assessment). Sementara berdasarkan objek/kegiatan, ruang lingkup pertanggungjawaban PNBP terdiri dari kegiatan penatausahaan PNBP dan&nbsp;pelaporan PNBP.