Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Salahsatu tujuan diundangkannya UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu pemerintah berupaya menurunkan biaya kepatuhan yang ditanggung wajib pajak di daerah dimana upaya yang dilakukan dengan melalui simplifikasi administrasi perpajakan daerah melalui Nomor Pokok Wajib Pajak Derah Tunggal (NPWPD Tunggal). Dalam teknis pelaksanaannya NPWD diintegrasikan dengan NIK untuk orang Pribadi dan NIB untuk Badan. Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. Manfaat NPWD Tunggal antara lain: 1.Kemudahan Pelayanan. 2.Peningkatan Potensi Pajak 3.Pengawasan dan Pemeriksaan 4.Penagihan 5.Kebijakan Insentif 6.Pemanfaatan Satu Data.</p>