Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pengelolaan retribusi parkir di Indonesia merupakan instrumen krusial dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung kemandirian fiskal, yang secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Penting bagi praktisi keuangan daerah untuk memahami perbedaan mendasar antara retribusi parkir dan pajak parkir. Retribusi yang dipungut atas jasa parkir merupakan pungutan atas jasa parkir yang dilakukan di atas lahan milik pemerintah daerah, sementara pajak parkir menyasar penyediaan tempat parkir di luar badan jalan oleh pihak swasta. Objek retribusi ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu retribusi jasa umum yang mencakup pelayanan di tepi jalan umum serta retribusi jasa usaha yang mencakup penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan pada area yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, seperti rumah sakit dan pasar. Dalam tataran praktis, penetapan tarif di berbagai wilayah menunjukkan variasi mekanisme, mulai dari tarif tetap (flat) hingga tarif progresif yang dihitung berdasarkan frekuensi atau durasi penggunaan jasa. Untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dan menekan permasalahan parkir liar, diperlukan strategi integratif yang mencakup digitalisasi administrasi, pemanfaatan teknologi pemungutan, optimalisasi aset melalui kemitraan, serta penguatan penegakan hukum dan transparansi pelayanan guna mewujudkan tata kelola perparkiran yang akuntabel serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.