Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan perizinan ketenagakerjaan, tetapi juga dengan kewajiban pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA). Dalam praktiknya, DKPTKA tidak selalu dipungut oleh instansi yang sama. Pada kondisi tertentu, DKPTKA menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, sementara pada kondisi lainnya dipungut sebagai Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Perbedaan tersebut ditentukan oleh jenis pelayanan yang diberikan serta lokasi kerja TKA yang tercantum dalam RPTKA. Berangkat dari pembagian kewenangan tersebut, pembahasan dalam video ini difokuskan pada ketentuan mengenai Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang mencakup objek retribusi, subjek dan wajib retribusi, pengecualian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, besaran tarif yang dikenakan, serta mekanisme pembayaran retribusi.