Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan pada Pasal 102 UU NO 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD paling sedikit mempertimbangkan Kebijakan Makro dan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah.
Pendekatan makro dilakukan dengan menggunakan Teknik statistik tertentu berdasarkan data-data sekunder tahun-tahun sebelumnya, baik data time series atau perkembangan beberapa tahun realisasi penerimaan pajak daerah saja maupun dengan mengaitkannya dengan faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah tersebut.
Pendekatan mikro dilakukan dengan penghitungan berdasarkan pada basis data yang relevan (data real di lapangan) dengan mengacu pada tarif pajak dan variabel-variabel tertentu sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis pajaknya.