Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dalam UU HKPD adalah tambahan pungutan pajak yang dikenakan oleh pemerintah provinsi atas pokok Pajak MBLB. Berdasarkan Pasal 83 UU HKPD. Tarif opsen MBLB ini ditetapkan sebesar 25% dari besaran pajak MBLB terutang. Kebijakan ini resmi berlaku sejak 5 Januari 2025.
Tujuan dan Mekanisme Opsen MBLB: Sinergi Pemungutan: Opsen dipungut secara bersamaan dengan pokok Pajak MBLB oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga tidak menambah beban administrasi bagi wajib pajak. Pembagian Penerimaan: Opsen ini menjadi sumber penerimaan baru bagi pemerintah provinsi.&#160; Kemendagri dan Kemenenkeu melakukan pengawasan Opsen MBLB dalam Perda PDRD dan/atau peraturan pelaksanaannya. Kemendagri dan Kemenkeu mmeberikan rekomendasi apabila terjadi pelanggaran dan/atau tidakkeseuaian yang diatur dalam Perda.