Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Penyusun: Tim Reguler Data dan Pengembangan Potensi PDRD
Berdasarkan undang-undang, Pajak Rokok dipungut bersamaan dengan pemungutan cukai rokok dengan tarif sebesar 10% dari cukai rokok. Penerimaannya dibagihasilkan antara provinsi (30%) dan kabupaten/kota (70%) setiap triwulan. Konsep digitalisasi dilakukan pada tahap Penyetoran dan Bagi Hasil. Dengan integrasi ini, penyetoran dilakukan oleh KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan menyampaikan surat pemberitahuan penyetoran Pajak Rokok melalui upaya notifikasi di aplikasi Pajak Rokok kepada gubernur Ketika SP2D penyetoran Pajak Rokok diterbitkan. Sedangkan Bagi Hasil, konsep laporan bagi hasil akan dihasilkan secara otomatis dari Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH) yang dilaporkan Pemda melalui SIKD. Hal ini mengakibatkan penyampaian surat pemberitahuan penyetoran lebih cepat, penyampaian laporan bagi hasil tepat waktu, dan kesesuaian Laporan Bagi Hasil