Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Meningkatnya pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta perkembangan sektor industri dan jasa menyebabkan volume limbah cair terus bertambah setiap tahun. Apabila tidak dikelola dengan baik, limbah cair dapat mencemari sumber air, merusak ekosistem, dan membahayakan kesehatan masyarakat. Untuk mendukung pelayanan pengolahan limbah, pemerintah daerah memungut Retribusi Pelayanan Pengolahan Limbah Cair sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan kepada masyarakat atau badan usaha pengguna layanan. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai perlindungan lingkungan hidup. Melalui retribusi ini, pemerintah dapat menjaga keberlanjutan pelayanan, mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.