Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Siklus APBN merupakan rangkaian kegiatan yang berawal dari Perencanaan s.d. Pertanggung jawaban APBN yang berulang dengan tetap dan teratur setiap tahun anggaran. Secara umum, &#160;siklus anggaran pemerintah mencakup : budget preparation, budget authorization, budget execution, dan accountability. Pada APBN, siklus tsb dirinci menjadi beberapa tahap, yaitu: I. Tahap Perencanaan R-APBN, yang mencakup: -Perumusan Arah Kebijakan &#160;Presiden dan Prioritas Pembangunan. -Penyusunan Kebijakan dan Kapasitas Fiskal RAPBN. -Penyusunan Pagu Indikatif. II. Tahap Penyusunan R-APBN, meliputi: -Pembicaraan Pendahuluan antara pemerintah dengan DPR; -Penetapan Pagu Anggaran K/L. &#160;&#160; -Penyusunan RAPBN dan Nota Keuangan. III. Tahap Pembahasan R-APBN, mencakup: -Penyampaian RUU APBN, NK, dan Himpunan RKAKL.&#160; -Dewan Pertimbanagn Daerah memberikan pertimbangan (secara tertulis) kepada DPR thd RUU APBN dan NK-nya. -Kemudian dilakukan pemandangan umum oleh fraksi-fraksi di DPR, tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi, Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah, Rapat Kerja Komisi DPR, Rapat Panitia Kerja, Rapat Tim Perumus draft RUU APBN, Rapat Paripurna DPR. Setelah mendapat persetujuan DPR (dalam Rapat Paripurna), RUU APBN disahkan menjadi UU APBN. IV. Tahap Penetapan (R)APBN. Setelah ke-empat tahapan tersebut dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanan APBN, tahap Pencatatan dan Pelaporan, dan tahap Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban.