Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 167/PMK.04/2015 merupakan peraturan yang mencabut ketentuan pada PMK 160/PMK.04/2007 tentang vooruitslag, yang mengatur mekanisme penundaan pembayaran bea masuk dan pajak impor (PDRI). Perturan ini memberikan fasilitas bagi importir untuk mengeluarkan barang dari kawasan pabean dengan menyerahkan jaminan kepada Bea Cukai, sementara menunggu keputusan resmi terkait permohonan pembebasan atau keringanan atas Bea Masuk, Cukai dan PDRI.
Untuk memanfaatkan fasilitas ini, importir wajib mengajukan permohonan dan memenuhi syarat jaminan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan memperlancar arus logistik barang impor , namun tetap memastikan fungsi pengawasan dan kepatuhan terhadap kewajiban kepabeanan di Indonesia berjalan efektif.