Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Infografis terkait barang bawaan penumpang, awak sarana penganggkut, dan jemaah haji sesuai dengan ketentuan terbaru&#160;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025 (Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentag Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut).
Selain pengaturan mengenai batas pembebasan bea masuk, PMK Nomor 34 Tahun 2025 juga menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam lalu lintas barang lintas negara. Setiap penumpang, awak sarana pengangkut, maupun jemaah haji tetap memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan pabean secara jujur dan lengkap atas barang yang dibawa. Ketentuan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan fasilitas pembebasan, seperti pemecahan barang atau penggunaan status tertentu untuk tujuan komersial. Pemeriksaan oleh pejabat Bea dan Cukai dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko, sehingga pelayanan tetap efisien tanpa mengurangi fungsi pengawasan. Apabila ditemukan pelanggaran, peraturan ini juga mengatur konsekuensi berupa pungutan bea masuk, pajak dalam rangka impor, hingga sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menanamkan kesadaran hukum kepada masyarakat bahwa fasilitas yang diberikan negara harus digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai peruntukannya.