Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Slide ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme impor dan pengeluaran barang impor oleh Pelintas Batas melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Skema ini merupakan bagian dari peraturan kepabeanan yang dirancang untuk memfasilitasi aktivitas lintas batas masyarakat perbatasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, dengan tetap menjunjung prinsip pengawasan dan kepastian hukum kepabeanan.
Impor barang oleh Pelintas Batas dapat dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, melalui fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) Bahan Pokok di Kawasan Perbatasan, di mana barang asal luar daerah pabean ditimbun terlebih dahulu sebelum dibeli oleh Pelintas Batas yang memiliki Kartu Identitas Lintas Batas (KILB). Kedua, melalui pemasukan barang secara langsung dari luar negeri (negara tetangga perbatasan) yang dibawa sendiri oleh Pelintas Batas saat melintas perbatasan negara.
Dalam kedua mekanisme tersebut, Pelintas Batas wajib melakukan pemberitahuan pabean secara lisan, disertai pencatatan dan pemeriksaan pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai. Proses pengawasan dilaksanakan secara terintegrasi dan berbasis sistem elektronik melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP)/CEISA, termasuk verifikasi identitas dan pemotongan kuota nilai pabean secara otomatis.
Slide ini juga menampilkan batasan nilai pabean yang memperoleh pembebasan bea masuk berdasarkan negara perbatasan, serta tindakan kepabeanan yang dikenakan apabila barang yang dibawa melebihi ketentuan yang ditetapkan. Melalui peraturan ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara kemudahan pelayanan bagi masyarakat perbatasan, pengendalian arus barang impor, serta pencegahan penyalahgunaan fasilitas kepabeanan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan peraturan pelaksanaannya.