Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Korupsi memerlukan langkah-Iangkah pencegahan dan pemberantasan pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.
Dukungan manajemen pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional.
Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Anti Korupsi dengan terbitnya UU Nomor 7 tahun 2006.
1)Mengesahkan United Nations Conention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa.
2)Salinan naskah asli United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.