Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Rush Handling / Pelayanan Segera
<ul>
<li>Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 (Perubahan atas PMK Nomor 74 Tahun 2021)</li>
<li>Barang Impor dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean / tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS sebagai barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera, sebelum pengajuan PIB / PIBK</li>
<li>Syarat: Peka kondisi dan / atau peka waktu</li>
<li>Dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen pelengkap pabean seperti invoice, packing list, bill of lading/airway bill, dokumen pengangkut lain, dokumen lain yang dipersyaratkan* *apabila terkena lartas menyampaikan perizinan impor dari instansi lain</li>
<li>Barang impor yang diberikan pelayanan rush handling: a.&#160; &#160;Jenazah &amp; abu jenazah b.&#160; &#160;Organ tubuh manusia c.&#160; &#160;Barang yang dapat merusak lingkungan d.&#160; &#160;Binatang hidup e.&#160; &#160;Tumbuhan hidup f. &#160; &#160;Surat kabar dan majalah peka waktu g.&#160; &#160;Dokumen (surat) h.&#160; &#160;Uang kertas asing (bank notes) i. &#160; &#160;Obat-obatan / vaksin untuk manusia peka waktu j. &#160; &#160;Tanaman potong segar k.&#160; &#160;Ikan/daging ikan kondisi segar / beku l. &#160; &#160;Daging selain ikan kondisi segar / beku m.&#160; &#160;Barang lain yang menapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean &#8226; &#160; &#160;Barang impor (a) s.d. (m) wajib memenuhi ketentuan perizinan impor lartas &#8226; &#160; &#160;Barang impor (a) s.d. (l) menyerahkan jaminan &#8226; &#160; &#160;Barang impor (m) dilakukan penelitian atas barang yang diajukan</li>
<li>Jaminan dapat berupa: 1. &#160; &#160;jaminan tunai; 2. &#160; &#160;jaminan bank; 3. &#160; &#160;jaminan dari perusahaan asuransi; 4. &#160; &#160;jaminan dari lembaga yang bertugas memberikan fasilitas pembiayaan ekspor nasional; 5. &#160; &#160;jaminan dari lembaga penjamin; 6. &#160; &#160;jaminan perusahaan (corporate guarantee); dan/atau 7. &#160; &#160;jaminan tertulis. paling sedikit sebesar bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, PPh yang terutang Jaminan tidak wajib diserahkan dalam hal: a. importir memiliki keputusan pembebasan bea masuk atau tarif pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen), memiliki pembebasan, atau tidak dipungut cukai, serta memiliki fasilitas impor terkait Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 b. barang impor berupa jenazah, abu jenazah, dan/atau organ tubuh, dengan pertimbangan Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.</li>
</ul>
Tata cara:
<ul>
<li>Importir mengajukan permohonan ke kantor pabean melampurkan dokumen pelengkap pabean melalui sistem SKP</li>
<li>Importir menghitung Bea Masuk, Cukai, PPN, PPnBM, dan/atau PPh 22 mandiri (self assessment)</li>
<li>Diajukan maksimal 3 hari kerja sejak kedatangan sarana pengangkut yang membawa barang impor dengan bukti inward manifest BC 1.1. Jika lebih jangka waktu, TIDAK DILAYANI. Sedangkan pengajuan perubahan data sebelum pemeriksaan fisik</li>
<li>Pengajuan jaminan</li>
<li>Penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik (selektif sesuai manajemen risiko)</li>
<li>Petugas menuangkan ke SKP/ pencatatan manual LHP</li>
<li>Persetujuan Pengeluaran Barang: Barang impor (a) s.d. (l) : 2 jam sejak permohonan diterima lengkap Barang impor (m): 5 jam sejak permohonan diterima lengkap</li>
<li>Setelah terbit persetujuan pengeluaran barang, Importir memenuhi kewajiban termasuk penyelesaian PIB / PIBK paling lama 7 hari sejak persetujuan pengeluaran barang terbit</li>
<li>Pejabat Bea Cukai menetapkan tarif dan Nilai Pabean yang disampaikan oleh Importir</li>
<li>Jika sudah memenuhi kewajiban pabean, maka Importir mencairkan jaminan, sedangkan jika tidak memenuhi kewajiban pabean, maka Pejabat Bea Cukai melakukan klaim / mencairkan jaminan</li>
<li>Jika Terlambat 7 hari Penyelesaian sejak persetujuan Pengeluaran, dikenakan berupa denda 10% dari Bea Masuk yang wajib dilunasi atau jika Bea Masuk 0% dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,- ditambah pelayanan rush handling tidak dilayani diseluruh kantor pabean 60 hari sejak tanggal permohonan rush handling diperlakukan sebagai pemberitahuan pabean impor</li>
<li>Importir dapat menyelesaikan barang impor yang pada saat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS terdapat selisih kurang dari jumlah yang diberitahukan dalam Dokumen Pelengkap Pabean atau PIB (eksep) paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengeluaran barang</li>
<li>Dalam hal sebagian barang impor yang diajukan permohonan rush handling: a. &#160; &#160;belum memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan; b. &#160; &#160;terkena ketentuan hak atas kekayaan intelektual dan diperintahkan oleh pengadilan niaga untuk ditangguhkan pengeluarannya; dan/atau c. &#160; &#160;dilakukan tindakan penangguhan pengeluaran barang oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta, terhadap barang selain huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dapat diberikan persetujuan pengeluaran sebagian barang tanpa pengajuan permohonan pengeluaran sebagian</li>
</ul>