Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025, terdapat penambahan 1 (satu)&#160; Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai Penerima Manfaat Anggaran Pendidikan 20 persen dari APBN, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN). Badan Gizi Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2024.&#160; Pada TA 2025, BGN mendapat alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, dengan alokasi sebesar Rp56,8 triliun termasuk ke dalam Anggaran Pendidikan untuk Program MBG (Makan Bergizi Gratis). Anggaran Pendidikan pada TA 2025 dialokasikan sebesar Rp724,3 triliun dari total APBN sebesar Rp3.621,3 triliun. Artinya, Pemerintah telah memenuhi amanat Konstitusi dengan mengalokasikan Anggaran Pendidikan&#160; sebesar 20 persen.&#160;
Beberapa simpulan dan pelajaran (lesson learned)&#160; yang dapat diambil dari penambahan K/L penerima manfaat anggaran pendidikan TA 2025, khususnya pada Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Program Unggulan MBG, yaitu:
1.Program&#160;MBG&#160; adalah salah satu program unggulan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. MBG menjadi salah satu daftar janji kampanye saat Pemilihan Presiden 2024 dan masuk sebagai satu dari Asta Cita Presiden Prabowo;
2.Tujuan utama Program MBG adalah menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM&#160; Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045;
3. Pada TA 2025 (DIPA Awal), BGN mendapat alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, dengan rincian alokasi anggaran pada fungsi Pendidikan (10), sub-fungsi Pelayanan Bantuan Pendidikan (10.07)&#160; sebesar Rp56,8 triliun dan fungsi Kesehatan (07), sub-fungsi Pelayanan Kesehatan Masyarakat (07.03) sebesar Rp 14,2 triliun;
4.Program MBG sudah diluncurkan sejak Januari 2025 dan melibatkan BGN serta berbagai pihak untuk memastikan pemenuhan gizi, meskipun pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan dan kritik. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi anggaran perlu dilakukan untuk memastikan belanja program MBG berkualitas (memenuhi aspek efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabiitas).