Haris Budiman
Untuk publik
- x ditonton - dibuat 23 Juni 2022
Policy Brief: Kajian Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Aset intelektual ini disebarluaskan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 . Pelajari lebih lanjut terkait kebijakan hak cipta di sini
Untuk memberikan komentar dan rating pada pengetahuan ini, silahkan masuk !
Pengetahuan Lainnya
Bunga Rampai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah"
DJPK
Untuk Publik - 2 tahun yang lalu
- x5.0 (4) 0
Metamorfosis Penyaluran TKD
DJPK
Untuk Publik - 2 tahun yang lalu
- x5.0 (6) 3
Panduan Tahap I OMSPAN DAK Fisik 2023: User APIP
DJPK
Untuk Publik - 2 tahun yang lalu
- x5.0 (2) 0
Kebijakan dan Tata Kelola Hibah kepada Daerah TA 2023
DJPK
Untuk Publik - 2 tahun yang lalu
- x5.0 (2) 0
Tata Cara Penyaluran Hibah Daerah yang Bersumber dari PHLN
DJPK
Untuk Publik - 2 tahun yang lalu
- x5.0 (1) 1
Kebijakan Undang-Undang HKPD (Part 4) Peningkatan Kualitas Belanja Daerah
DJPK
Untuk Publik - 2 tahun yang lalu
- x5.0 (2) 0
Pengelolaan DAK Nonfisik Dana BOK Puskesmas TA 2023 sesuai dengan PMK 204/PMK.07/2022
DJPK
Untuk Publik - 2 tahun yang lalu
- x0.0 (0) 1
Utang-Piutang TKD dalam PMK Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
DJPK
Untuk Publik - 2 tahun yang lalu
- x5.0 (1) 0
Kebijakan Pengelolaan DAU TA 2023
DJPK
Untuk Publik - 2 tahun yang lalu
- x5.0 (1) 0
Kebijakan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
DJPK
Untuk Publik - 2 tahun yang lalu
- x5.0 (1) 0