Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Video ini memberikan overview tentang kerangka berpikir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang menjadi dasar hukum terbaru dari transfer ke daerah.
Undang-Undang HKPD memiliki 4 pilar utama sebagai filosofi dan sudut pandang dalam penyusunan dan rencana penerapan peraturan tersebut yang salah satunya akan dibahas dalam bagian ini yaitu peningkatan kualitas belanja&#160;daerah.
Terdapat tiga Langkah yang dipersiapkan dalam Undang-Undang HKPD untuk mencapai peningkatan kualitas belanja di daerah, yaitu:
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>Penganggaran Belanja Daerah yang disusun dengan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah, Penganggaran terpadu dan Penganggaran berbasis Kinerja;</li>
<li>Simplifikasi dan Sinkronisasi Program Daerah dengan program nasional, Program yang Mengutamakan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib layanan dasar serta Alokasi belanja berdasarkan target kinerja dan skala prioritas; dan</li>
<li>Standardisasi Belanja Daerah.</li>
</ol>
</li>
</ol>
Secara lebih detail, yuk kita simak video pembelajaran ini...