Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Sampai dengan Tahun 2022, penyusunan Laporan Keuangan TKD dilaksanakan berdasarkan PMK 22/2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 83/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dapat disampaikan bahwa tidak terdapat perbedaan mendasar terkait akuntansi TKDD pada PMK 22/2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dengan PMK 83/2018 sebagaimana telah diubah dengan PMK 229/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah. Perbedaan terdapat pada definisi utang-piutang TKD dimana PMK 22/2022 memberikan definisi yang lebih jelas atas dokumen pengakuan utang-piutang dan kriteria utang-piutang diestimasi.<br />Paparan ini merupakan paparan yang disusun untuk memenuhi permintaan ekspose dari BPK dalam rangka pemeriksaan interim tahun 2022.</p>