Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Dalam bahan ini dijelaskan terkait kebijakan penggunaan &amp; penyaluran dana alokasi umum DAU TA 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya dan dau yang ditentukan penggunaannya berdasarkan PMK nomor: 211/PMK.07/2022 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan PMK Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023. &nbsp;
<p style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: start; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;">Dalam bahan ini juga dijelaskan secara ringkas mengenai kebijakan umum, perkembangan alokasi dan realiasi DAU, bentuk perhitungan alokasi DAU per daerah, ketentuan pembagian dan penggunaan alokasi DAU 2023, maupun kebijakan pemotongan dan penundaan penyaluran DAU.