Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Bahan ini menjelaskan terkait latar belakang munculnya Dana Bagi Hasil Sawit&nbsp; antara lain yaitu untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil, penanggulangan eksternalitas negatif dari industri sawit, serta pemberian dukungan terhadap industri sawit dan mendorong pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
<p style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: start; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;">Dalam bahan ini juga dijelaskan mengenai formula pembagian kepada daerah. Kebijakan pengalokasian DBH sawit dengan membagi dalam kategori daerah penghasil provinsi yang bersangkutan dan daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil.
<p style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: start; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;">Selain itu dijelaskan ketentuan penggunaan DBH sawit yang diarahkan untuk penanganan eksternalitas negatif dan memperhatikan kebutuhan daerah yaitu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, penggunaan untuk penyediaan/perbaikan akses jalan, mengatasi eksternalitas negatif akibat industri sawit, serta mendukung percepatan pembangunan jalan di daerah.