Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Penyaluran Hibah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja serta berdasarkan&#160;output base&#160;atau&#160;performance base. Penyaluran Hibah dilakukan berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah dari Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah kepada KPA BUN Pengelolaan DTK. Pemda melaksanakan kegiatan terlebih dahulu dengan dana APBD (prefinancing), kemudian dimintakan reimbursement ke DJPK. Pemerintah Daerah harus menyediakan dana pendamping dan/atau kewajiban lain sepanjang dipersyaratkan dalam PHD/PPH. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan dana pendamping dan/atau kewajiban lain, penyaluran dana Hibah tidak dapat dilakukan. Penyaluran Hibah menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kemudian mengenai tata cara penerbitan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari Kementerian/Lembaga selaku EA mengacu kepada petunjuk teknis/pelaksanaan Hibah yang ditetapkan oleh EA.
Penyusun: Tim Hibah Daerah, Direktorat Dana Transfer Khusus
<ol>
<li>Irianto Nainggolan</li>
<li>Teguh Arief Wibowo</li>
<li>Annas Fikry</li>
<li>Aziz Rachman Hakim</li>
<li>Zen Ikhwan</li>
<li>Dony Arista Nugroho</li>
<li>Nur Khalimah</li>
<li>Arif Ikhsan Nur Hikmawan</li>
<li>Muhammad Solihin</li>
<li>Gita Dwi Alifah</li>
</ol>