Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pelaksanaan Transfer ke Daerah merupakan salah satu tugas yang diemban oleh DJPK. Perjalanan pelaksanaan transfer dimulai sejak tahun 2008 dan telah mengalami sejumlah perubahan kebijakan yang bertujuan untuk menyempurnakan pelayanan&#160; kepada seluruh stakeholder dan terus berupaya mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance. Dalam rangka sinergi pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan, mulai Tahun 2017 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melaksanakan penyaluran Tranfer ke Daerah (TKD) berupa DAK Fisik dan Dana Desa melalui 173 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang mana sebelumnya dilakukan oleh DJPK.
Selanjutnya, mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 penyaluran TKD melalui KPPN diperluas untuk sebagian DAK Nonfisik, yaitu Dana BOS, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan (BOP Kesetaraan).
Pada tahun 2023 ini, telah disepakati sebuah terobosan baru yaitu penyaluran seluruh jenis Transfer ke Daerah dilakukan oleh 173 KPPN sehingga dapat semakin mendekatkan pelayanan DJPK kepada seluruh Pemerintah Daerah. KPPN merupakan salah satu unit yang menjadi kepanjangan tangan Kementerian Keuangan di daerah diharapkan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung terhadap hasil nyata yang dihasilkan oleh pemerintah daerah yang mana dananya berasal dari APBN, uang rakyat. Disamping itu, Kementerian Keuangan dapat membantu pemerintah daerah dalam menghemat biaya operasional dalam rangka koordinasi maupun konsultasi karena praktis hanya perlu mendatangi KPPN setempat dan tidak perlu datang ke kantor pusat Kementerian Keuangan (DJPK).