Direktorat Jenderal Anggaran

<p>Materi ini membahas mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND). KND merupakan aset negara yang berasal dari APBN atau sumber lain yang diinvestasikan oleh pemerintah dalam jangka panjang dan dikelola secara terpisah dari mekanisme APBN. Dasar hukum pengelolaan ini adalah PMK 179/PMK.02/2022, yang menetapkan bahwa Menteri Keuangan, melalui Direktur Jenderal Anggaran, bertanggung jawab sebagai pengelola fiskal dan kuasa pengelola PNBP. Entitas KND mencakup BUMN, lembaga keuangan internasional, dan badan hukum lainnya seperti Bank Indonesia, LPS, dan BPJS. Pengelolaan PNBP dari KND dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penyusunan rencana PNBP, pemungutan dan penyetoran ke kas negara, serta pelaporan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan.</p>
<p>Sumber PNBP dari KND meliputi dividen, bagian laba pemerintah, sisa surplus dari Bank Indonesia dan LPS, serta surplus dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dividen yang diterima negara berasal dari kepemilikan saham pemerintah di perusahaan, sedangkan bagian laba merujuk pada keuntungan dari badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki pemerintah. Surplus dari BI dan LPS menjadi PNBP apabila telah melebihi ambang batas tertentu, seperti rasio modal atau cadangan penjaminan. LPEI menyetorkan PNBP dari sisa surplus yang tidak dialokasikan untuk cadangan. Dengan demikian, PNBP dari KND merupakan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui optimalisasi pengelolaan aset negara yang dipisahkan dari APBN.</p>