Direktorat Jenderal Anggaran

Barang Milik Negara (BMN) berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, baik melalui fasilitas kantor maupun pelayanan publik. Namun, masih banyak BMN yang tidak dimanfaatkan secara optimal (idle, underused, underutilized), sehingga menimbulkan pemborosan dan hilangnya potensi ekonomi. Pengelolaan BMN idealnya berlandaskan asas fungsional, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Optimalisasi BMN dapat dilakukan tanpa mengubah kepemilikan melalui skema sewa, kerja sama pemanfaatan, atau penyediaan infrastruktur, yang semuanya berpotensi menghasilkan PNBP. Meski nilai aset negara mencapai Rp6.460 triliun, kontribusi PNBP dari pemanfaatan BMN masih rendah, hanya sekitar Rp808 miliar pada tahun 2023 (0,013% dari total aset). Jika 2% dari total nilai BMN dapat dimanfaatkan secara produktif, potensi PNBP bisa mencapai Rp129 triliun.
Contoh praktik optimalisasi antara lain dilakukan oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan, namun hasilnya masih parsial. Selain aset tetap, aset tak berwujud seperti hak cipta, lisensi, atau paten juga memiliki potensi ekonomi besar yang belum tergarap. Hambatan utama dalam optimalisasi BMN meliputi birokrasi yang rumit, kurangnya data dan SDM yang kompeten, serta lemahnya koordinasi antarinstansi.
Untuk mengatasinya, diperlukan reformasi tata kelola melalui digitalisasi (misalnya sistem SIMAN), integrasi data geospasial, dan kolaborasi lintas lembaga. Edukasi dan peningkatan kesadaran terhadap potensi ekonomi BMN juga penting. Optimalisasi BMN bukan hanya upaya meningkatkan PNBP, tetapi juga transformasi strategis dalam pengelolaan kekayaan negara agar lebih produktif, efisien, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat serta ketahanan fiskal nasional.