Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Ketentuan formal adalah tata cara pemungutan PDRD yang mengatur tentang bagaimana Wajib Pajak Daerah (WPD) memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk di dalamnya adalah hak-hak WPD yang dijamin oleh UU. Selain itu, juga mengatur hak dan kewajiban Kepala Daerah selaku pemegang kewenangan pemungutan PDRD, termasuk di dalamnya adalah kewenangan dalam mengenakan sanksi jika WPD tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.&#160; Sebagian besar pengaturannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana amanat dalam Pasal 95 UU HKPD.&#160; PP 35 Tahun 2023 terdiri dari dua puluh tiga (23) bab yang secara detail menguraikan hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu WPD dan Fiskus</p>