Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<ol>
<li> Perkembangan Kebijakan dan Tantangan Pengelolaan DAK </li>
<li>Tantangan Pengelolaan DAK</li>
</ol>
<ul>
<li>Mulai tahun 2016, DAK dibagi menjadi dua jenis, yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik</li>
<li>Kementerian Keuangan yang telah banyak melakukan reformasi pengelolaan DAK Fisik antara lain:</li>
</ul>
<ol>
<li>Menghilangkan kewajiban 10% dana pendamping</li>
<li>Perubahan formula pengalokasian yang semula top down menjadi bottom up</li>
<li>Penyaluran berbasis kinerja</li>
</ol>
<ul>
<li>Pelaksanaan DAK masih mengalami bebrapa permasalahan, antara lain:</li>
</ul>
<ol>
<li>Mekanisme proposal-based bisa menjadi boomerang karena alokasi DAK Fisik kurang memperhatikan kapasitas fiskal Daerah sehingga Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi menerima juga DAK Fisik.</li>
<li>Alokasi tergantung pada kualitas dan jumlah usulan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah.</li>
<li>Alokasi tidak fokus, karena alokasi DAK Fisik yang sedikit, dialokasikan pada banyak Daerah dan bidang, akibatnya sulit untuk mendorong adanya ketuntasan pembangunan di Daerah.</li>
<li>Proses DAK Fisik (perencanaan &#8211; pelaksanaan) terlalu panjang, dengan melibatkan banyak instansi baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.</li>
<li>Keterlambatan penetapan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang menghambat pelaksanaan pengelolaan DAK Nonfisik di Daerah.</li>
</ol>
<ul>
<li>Permasalahan di tingkat pelaksanaan di daerah juga tidak kalah peliknya, seperti</li>
</ul>
<ol>
<li>Tidak optimalnya penyerapan dan pencapaian output akibat keterlambatan pengadaan barang dan jasa dan penyelesaian admintrasi penyaluran.</li>
<li>Kualitas output di bawah standar.</li>
<li>Penyalahgunaan/korupsi/mark-up DAK Fisik oleh oknum aparat pemerintah daerah.</li>
<li>Belum optimalnya kepatuhan daerah dalam penyampaian laporan DAK Nonfisik yang menghambat proses penyaluran DAK Nonfisik.</li>
</ol>
<ul>
<li>Beberapa upaya telah dilakukan oleh Kemenkeu untuk perbaikan Tata kelola DAK Fisik:</li>
</ul>
<ol>
<li>Mendorong percepatan proses PBJ di Daerah melalui perbaikan regulasi</li>
<li>Integrasi petunjuk teknis dan petunjuk operasional kegiatan DAK Fisik seluruh bidang dalam Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik</li>
<li>Pelibatan APIP Daerah dalam rangka menjaga governance pelaksanaan kegiatan DAK Fisik</li>
<li>Seluruh proses perencanaan, pengalokasian dan penyaluran DAK Fisik telah menggunakan Sistem informasi yang terintegrasi</li>
<li>Realisasi Penyaluran dan Penyerapan DAK Fisik 2011-2022</li>
</ol>
<ul>
<li>Rerata penyaluran DAK Fisik periode 2011 s/d 2015 (Formula Based) sebesar 96% dan lebih tinggi dibanding rerata Penyaluran pada Periode DAK Fisik 2016 s/d 2021 (Proposal Based) sebesar 90%. Namun, rerata penyerapan 2016 s/d 2020 lebih baik yaitu sebesar 92% dibanding dengan Periode 2011 s.d. 2015 sebesar 87%.</li>
<li>Rendahnya Penyaluran DAK Fisik periode 2016 s/d 2021 karena mulai diberlakukan penyaluran berbasis Kinerja.</li>
<li>Mulai Tahun 2016, juga dilakukan pemantauan terhadap penyerapan dan capaian output DAK Fisik melalui OMSPAN.</li>
</ul>
<ol>
<li>Realisasi DAK Non Fisik TA 2016-2022</li>
</ol>
<ul>
<li>Persentase realisasi penyaluran cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 d. 2021 dengan rata-rata penyaluran 5 tahun terakhir adalah 91,01%.</li>
<li>Realisasi tahun 2020 tinggi karena kebijakan relaksasi penyaluran sesuai PMK No. 101/PMK.07/2020</li>
</ul>
<ol>
<li>Implementasi DAK Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022</li>
</ol>
<ul>
<li>Jenis DAK menggabungkan Hibah Daerah ke dalam DAK (DAK Fisik, Non Fisik dan Hibah Daerah)</li>
<li>DAK difokuskan pada penugasan untuk mencapai prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya.</li>
</ul>
&#160;
<ol start="2">
<li> Perbaikan (Tata Kelola) DAK Pasca UU HKPD</li>
</ol>
Dengan UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) dinyatakan tidak berlaku:
<ul>
<li>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li>
<li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);</li>
<li>Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal 1 angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li>
<li>Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</li>
</ul>
<ol>
<li>Tujuan UU HKPD</li>
</ol>
Mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI. Strategi pencapaian tujuan antara lain:
<ul>
<li>Menguatkan sistem perpajakan daerah</li>
<li>Meminimalkan ketimpangan vertical dan horizontal</li>
<li>Meningkatkan kualitas belanja daerah</li>
<li>Harmonisasi belanja pusat dan daerah</li>
</ul>
<ol>
<li>Ketentuan DAK dalam UU HKPD</li>
</ol>
DAK terdiri atas :
<ul>
<li>DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;</li>
<li>DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan</li>
<li>Hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian.</li>
</ul>
&#160;
<ol start="3">
<li>Pengelolaan DAK Fisik di Kabupaten Sukabumi</li>
<li>Pengelolaan DAK di Kab. Sukabumi termasuk daerah dengan pengelolaan yang positif pada 3 tahun terakhir serta mendapatkan penghargaan pengelolaan DAK Fisik terbaik pada TA 2021.</li>
<li>Dalam pelaksanaan penganggaran Kab. Sukabumi masih mengandalkan dana transfer dari pusat atau provinsi. Untuk PAD Kab. Sukabumi sebesar 16,35%, Pendapatan Transfer 82,72%, Pendapatan lain-lain yang sah 0,94%, kemudian untuk DAK Fisik sebesar 5,19%.</li>
<li>Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi menduduki realisasi tertinggi nomor dua di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Realisasi DAK Fisik berdampak positif pada pemulihan ekonomi yang mengalami hambatan di saat pandemi.</li>
<li>Tahun 2022 Kabupaten Sukabumi mendapatkan dana DAK Fisik sebesar Rp.202.404.305.000,00. Dana tersebut dialokasikan untuk DAK Fisik Reguler 5 Bidang dengan 9 sub bidang dan DAK Fisik Penugasan 6 Bidang</li>
<li>Sampai saat ini sudah 2 Bidang yang mendapat penyaluran sampai tahap 3 (Bidang Perikanan dan Bidang Kesehatan subbidang Keluarga Berencana) dan 3 Bidang dalam proses pengajuan.(Bidang Air minum, Bidang Sanitasi dan Bidang IKM)</li>
<li>Langkah yang dilakukan Pemda Kab. Sukabumi dalam melakukan pengelolaan DAK antara lain:</li>
</ol>
<ul>
<li>Komunikasi dan koordinasi yang intens serta menjaga Sinergi Positif adalah kunci kami dalam mengelola DAK.</li>
<li>Komitmen yang kuat dari pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah) melalui evaluasi bulanan tentang pelaksanaan APBD.</li>
</ul>
<ol>
<li>Upaya dalam melakukan pengelolaan DAK antara lain:</li>
</ol>
<ul>
<li>WA group untuk memudahkan koordinasi</li>
<li>Jemput bola bersikap proaktif dalam menyelesaikan tugas</li>
<li>Focus Group Discussion (FGD) dengan KPPN, sinergi positif membuat koordinasi dengan seluruh pihak lebih baik termasuk dengan KPPN. Kegiatan ini dilaksanakan 1 bulan sekali terkait pengelolaan, disana dihadirkan pejabat dari KPPN, APIP, seluruh pengelola DAK di masing-masing bidang di perangkat daerah.</li>
</ul>
<ol>
<li>Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan DAK antara lain:</li>
</ol>
<ul>
<li>SDM Operator/PIC baru yang belum memiliki pengelaman dan pengetahuan.</li>
<li>Laporan Hasil Reviu yang terhambat</li>
<li>Laporan Administrasi sering terlambat diterima oleh SKPD</li>
<li>Volume pencairan yang tinggi sehingga terhambat sedangkan OMSPAN meminta beberapa data pada SP2D.</li>
</ul>