Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Bagian pertama menjelaskan tentang Fasilitas PPN yang digunakan oleh Pemerintah. Terdapat setidaknya tiga bentuk fasilitas PPN : Dibebaskan dari Pengenaan PPN, PPN Terutang Tidak Dipungut dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP). Dua bentuk pertama diberikan berdasarkan ketentuan pasal 16B UU PPN sedangkan PPN DTP diberikan berdasarkan ketentuan UU APBN. Fasilitas PPN ini dapat berubah setiap tahun bersamaan dengan penetapan APBN. Sementara itu, jika berdasarkan UU PPN maka sifatnya tetap dan tidak berubah sesuai dengan tujuan diberikannya fasilitas tersebut. Dalam penjelasan UU PPN setidaknya terdapat tiga tujuan diberikannya fasilitas PPN Pasal 16B, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantuk sistem pertahanan dan keamanan negara serta memberikan dasar hukum pembebasan PPN bagi Non Subyek Pajak, yaitu organisasi internasional dan kedutaan besar negara lain sebagaimana kelaziman dunia internasional berlaku dan terdapat perlakuan timbal balik</p>