Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Video pembelajaran ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa pemenuhan alokasi anggaran belanja yang bersifat wajib (mandatory spending), seperti alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN, perlu upaya optimal dari Pemerintah di tengah kondisi keuangan negara yang terbatas karena mesti juga memenuhi alokasi anggaran yang bersifat wajib lainnya (seperti pembayaran bunga utang, pembayaran belanja pegawai, dlsb.).
Anggaran Pendidikan di Indonesia dialokasikan minimal sebesar 20% dari APBN, yang merupakan mandat dari UUD 1945 Pasal 31 ayat (4). Namun demikian, alokasi Anggaran Pendidikan sebesar 20% dari APBN tersebut BELUM bisa dipenuhi oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2005, 2006, 2007, dan 2008.
Permohonan pengujian UU Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN TA 2008 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Prof. Dr. H. Mohammad Surya dkk. selaku Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, sesuai Registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008 tanggal 9 Mei 2008, sebagaimana diperbaiki 2 kali pada tanggal 14 Mei 2008 dan 03 Juni 2008. Pada intinya, pemohon menggugat Pemerintah karena hanya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 15,6% dari APBN pada tahun Anggaran 2008.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Nomor 13/PUU-VI/2008 yang dibacakan pada tanggal&#160; 13 Agustus 2008, mulai tahun anggaran 2009, Pemerintah harus benar-benar menyusun Undang-Undang (UU) APBN yang mengalokasikan Anggaran Pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN, sesuai amanat UUD 1945. Meski demikian, MK masih memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk memberlakukan UU Nomor 16 Tahun 2008 tentang APBN-Perubahan (APBN-P) hingga sampai diundangkannya UU APBN tahun anggaran 2009. Ini terpaksa dilakukan untuk menghindari kekacauan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan negara. Jenis Putusan inilah yang disebut sebagai Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional).
Akhirnya, berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN TA 2009, untuk pertama kalinya, Pemerintah berhasil memenuhi amanah konstitusi dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20,0% dari APBN (alokasi anggaran Pendidikan sebesar Rp207.413.531.763.000,00 dari total APBN sebesar Rp1.037.067.338.122.000,00). Bahkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan atas APBN TA 2009, persentase anggaran pendidikan bertambah menjadi 20,8%, dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp208.286.633.287.000,00 dari total APBN sebesar Rp1.000.843.921.682.000,0.&#160; Sejak tahun anggaran 2009 hingga 2025 (dan seterusnya), Pemerintah Indonesia berusaha dengan sekuat tenaga dan berkomitmen penuh untuk mengalokasikan anggaran Pendidikan minimal sebesar 20% dari APBN.