Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pada kesempatan kali ini, Bp. Imam Subroto, Dosen D III Kebendaharaan Negara PKN STAN akan menjelaskan mengenai Akuntansi Pemerintahan Daerah terkait dengan perbedaan pengakuan belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
Pemerintah Pusat dan sebagian Pemerintah daerah melaksanakan pengakuan Belanja sesuai dengan PP 71 Tahun 2010, yaitu Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUN/BUD).
Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 mengakui belanja tidak terbatas pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, tetapi dapat menambahkan Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.