Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pasal&nbsp; 2 ayat (8) UU KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pasal 2 ayat (9) UU KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap