Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Dalam Pemeriksaan Pajak, Wajib Pajak yang diperiksa sesuai ketentuan UU KUP, wajib meminjamkan dan atau memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar pelaporan pajak. Sebagaimana juga dalam perpajakan, wajib pajak juga wajib menyelenggarakan pembukuan, atau jika tidak melakukan pembukuan, maka wajib menyelenggarakan pencatatan, ini bagi wajib pajak yang dikecualikan membuat pembukuan. Ketika wajib pajak dilakukan pemeriksaan, namun tidak menyelenggarakan pembukuan atau tidak memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan (termasuk juga pencatatan, bagi yang tidak wajib pembukuan), sehingga tidak dapat dihitung penghasilan bruto nya, maka dengan dasar PMK NOMOR 15/PMK.03/2018, maka dapat digunakan cara lain dalam menghitung omzet wajib pajak dalam pemeriksaan, jika wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan (dan juga pencatatan). Apa saja Cara Lain dalam menghitung omzet wajib pajak? Simak video berikut ini.