Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Ketentuan mengenai wakil Wajib Pajak Badan sudah diatur dalam Pasal 32 ayat (1a) Undang-undang KUP. &#160;Namun untuk pisah harta pengurus sebagai Penanggung Pajak seperti apa belum diatur secara jelas. Pasal 32 ayat (1 dan 2) mengatakan: &#8220;Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal badan oleh pengurus&#8221;.&#160; Wakil bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang kecuali dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud dengan pengurus adalah direksi, komisaris, dan pemegang saham sehingga merekalah sebagai Penanggung Pajak yang bertanggung jawab atas pelunasan utang pajak apabila Wajib Pajak Badan dimaksud karena satu dan lain hal tidak bisa melunasi utang pajak Wajib Pajak Badan tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila sudah jelas seseorang ditentukan sebagai pengurus yang bertanggungjawab untuk melunasi utang pajaknya maka hal ini baik terhadap harta istri maupun suami dapat disita sepanjang suami istri tersebut tidak mengadakan perjajian pisah harta.