Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Wajib Pajak yang dikecualikan menyelenggarakan pembukuan, wajib melakukan pencatatan.
Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
&#160;
Apa sih syarat melaksanakan pencatatan?
&#160;
Syarat pencatatan adalah:
<ul>
<li>dilakukan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan;</li>
<li>dilakukan di Indonesia, dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab dan satuan mata uang Rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan/atau seharusnya terjadi dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;</li>
<li>dilakukan dalam suatu Tahun Pajak berupa jangka waktu 1 (satu) tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember; dan</li>
<li>dilakukan secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto.</li>
</ul>
&#160;
Ketentuan ini diatur dalam PMK 54/PMK.03/2021