Direktorat Jenderal Anggaran

<p>Berikut narasi yang lebih panjang dan dapat digunakan sebagai pengantar atau abstrak artikel:</p>
<p>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional sekaligus menjadi instrumen kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik. Meskipun pengelolaan PNBP terus mengalami berbagai perbaikan, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menunjukkan bahwa masih terdapat temuan yang berulang pada pengelolaan PNBP di Kementerian/Lembaga. Permasalahan tersebut antara lain meliputi PNBP yang terlambat atau belum disetor ke kas negara, kurang pungut, tidak dipungut, penggunaan langsung penerimaan tanpa mekanisme yang sesuai, hingga pengelolaan piutang yang belum memenuhi ketentuan. Temuan yang terus berulang mengindikasikan bahwa masih terdapat kelemahan dalam tata kelola, sistem pengendalian internal, pengawasan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan melalui penyempurnaan regulasi, penguatan mekanisme pengawasan, pengembangan sistem teknologi informasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan evaluasi kinerja pengelolaan PNBP. Berbagai langkah tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya pengelolaan PNBP yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan, sehingga dapat meminimalkan temuan berulang BPK serta mengoptimalkan kontribusi PNBP bagi pembangunan nasional.</p>