Direktorat Jenderal Anggaran

Paparan Internalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 pada Bab Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disusun sebagai media sosialisasi dan penguatan pemahaman atas substansi pengaturan mengenai tata kelola PNBP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai ruang lingkup, prinsip, mekanisme, serta pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan PNBP, sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh Instansi Pengelola PNBP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara tertib, akuntabel, transparan, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paparan menguraikan secara sistematis ketentuan mengenai subjek pengelola PNBP, perencanaan PNBP, pelaksanaan PNBP yang meliputi penentuan PNBP terutang, pemungutan, pembayaran dan penyetoran, pengelolaan piutang, penetapan PNBP kurang bayar, lebih bayar, dan nihil, penagihan PNBP, koreksi atas Surat Tagihan PNBP, penggunaan dana PNBP, serta monitoring dan verifikasi atas pelaksanaan PNBP. Selain itu, materi juga membahas aspek pertanggungjawaban melalui penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban PNBP, mekanisme pengawasan, penilaian kinerja pengelolaan PNBP, serta pengelolaan PNBP oleh Bendahara Umum Negara sebagai bagian dari siklus pengelolaan PNBP yang terpadu.
Melalui paparan ini diharapkan seluruh peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap pengaturan baru dalam PP Nomor 44 Tahun 2025, sehingga implementasi pengelolaan PNBP pada masing-masing Instansi Pengelola PNBP dapat dilaksanakan secara konsisten, selaras dengan kebijakan pemerintah, serta mendukung terwujudnya tata kelola PNBP yang semakin optimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan mengoptimalkan penerimaan negara.