Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan serta untuk pengamanan hak negara terkait dengan pengangkutan barang impor atau barang ekspor untuk diangkut terus atau diangkut lanjut, disusun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.04/2019. Regulasi ini hadir sebagai landasan hukum yang secara spesifik membedakan antara Angkut Terus,&#160; dan Angkut Lanjut&#160;untuk barang impor atau barang ekspor.
Implementasi PMK Nomor 216/PMK.04/2019 merupakan manifestasi dari penguatan tata kelola pabean terhadap barang-barang yang memiliki karakteristik pergerakan transit. Secara fundamental, regulasi ini memitigasi risiko pada dua skema utama:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Angkut Terus, dimana barang tetap berada pada sarana pengangkut asli saat melintasi kantor pabean&#160;tanpa adanya pembongkaran;</li>
<li>Angkut Lanjut, yang melibatkan proses pembongkaran untuk kemudian dimuat kembali ke sarana pengangkut yang berbeda, termasuk penggunaan moda transportasi yang beragam.</li>
</ol>
Seluruh aktivitas ini wajib terakomodasi dalam manifest yang terintegrasi secara nasional melalui CEISA 4.0, guna menjamin data visibility dan pelacakan barang secara akurat antar-kantor pabean asal, transit, maupun tujuan.
Dalam dimensi operasional dan pengawasan, proses Angkut Lanjut diwajibkan terlaksana di dalam Kawasan Pabean, dengan fasilitas penimbunan pada Tempat Penimbunan Sementara (TPS) untuk menjamin keteraturan arus dokumen dan barang. Sebagai instrumen pengamanan hak negara dan pencegahan rembesan barang ke peredaran bebas, Pejabat Bea dan Cukai memiliki kewenangan pemasangan tanda pengaman (segel pabean) serta pengawasan fisik pada saat pemindahan muatan. Skema ini memberikan ruang fleksibilitas yang terukur bagi arus barang impor maupun ekspor, memastikan bahwa setiap komoditas yang melintasi wilayah kedaulatan Indonesia terpantau secara administratif dan fisik, sehingga kepastian hukum serta pengamanan penerimaan negara tetap terjaga secara optimal.