Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Halo Sobat Pemelajar!
Saat ini e-commerce sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari karena hampir seluruh kebutuhan kita dapat disediakan oleh e-commerce. Berdasarkan data statista.com, peningkatan transaksi melalui e-commerce semakin bertambah setiap tahunnya. Transaksi ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, namun arus barang dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri juga meningkat. Bagaimana peran Kementerian Keuangan terkait hal ini? Pada tanggal 14 Oktober 2022, LOKeR Episode 44 menghadirkan narasumber yang spesial yaitu Bapak Chotibul Umam (Kepala Subdirektorat Impor, DJBC) membahas mengenai Strategi Potensi, Tantangan, dan Transaksi E-Commerce.&nbsp;
&nbsp;
Consignment Note merupakan pemberitahuan pabean untuk barang kiriman FOB sampai dengan USD 1500. Berdasarkan dokumen consignment notes yang dikelola oleh Ditjen Bea dan Cukai, 90% diantaranya merupakan barang kiriman melalui PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) seperti marketplace. Negara asal barang kiriman yang mendominasi adalah China, Hongkong, dan Indonesia. Hal tersebut menjadi fenomena unik karena terdapat Indonesia pada daftar tersebut yang berarti barang kiriman asal Indonesia dikirim ke luar negeri, kemudian dikirim kembali ke Indonesia.&nbsp;
&nbsp;
Dengan banyaknya jumlah consignment notes yang harus dikelola petugas setiap hari, terdapat risiko-risiko yang timbul dan menjadi tantangan impor barang kiriman. Tantangan-tantangan tersebut meliputi:
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kesesuaian nilai: terdapat indikasi ketidaksesuaian nilai pabean yang diberitahukan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Belum ada responsibilty e-commerce: PPSME bukan merupakan importir dalam impor barang kiriman ataupun pihak lain yang bertanggung jawab dalam importasi barang kiriman</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Belum dapat dikenakan sanksi denda: skema barang kiriman masih official assessment</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Belum auditable: consignment notes bukan pemberitahuan pabean dan kendala kejelasan auditee</li>
</ol>
&nbsp;
Merujuk pada tantangan di poin kedua, kedepannya DJBC akan me-mandatory kan skema DPP (Delivered Duty Paid). Skema DDP sendiri merupakan kemitraan antara PPMSE dengan Ditjen Bea dan Cukai. Saat ini sudah terdapat kebijakan yang mengatur hal tersebut, namun sifatnya masih voluntary. Melalui skema ini, penjual bertanggungjawab terhadap barang kiriman sampai dengan diterima pembeli (tanggung jawab fiskal menjadi tanggung jawab penjual, buyer sudah membayar bea masuk dan pajak kepada marketplace).
&nbsp;
Secara umum, terhadap barang kiriman dari luar negeri dikenakan tarif flat 7,5%, pungutan PPN 11% dan untuk barang dengan nilai &lt;USD 1500 dibebaskan dari PPh. Namun ada tarif khusus (tarif MFN) untuk 4 barang yaitu :
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tas : BM 15% - 20% , PPN 11%</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Sepatu : BM 25% - 30% , PPN 11%</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Produk Tekstil : BM 15% - 25%, PPh 7,5% - 10%</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Buku : BM 0%, PPN 0%, dan PPh 0% (buku ilmu pengetahuan bebas)</li>
</ol>
Barang dengan nilai FOB &lt;USD 3 hanya dihitung PPN saja.
Terdapat beberapa lonjakan impor untuk barang tertentu, sehingga ke depan akan dikenakan tarif MFN. Adapun jenis barang tersebut diantaranya kosmetik, sepeda, jam tangan, dan besi baja.&nbsp;
&nbsp;
Jumlah transaksi yang sangat tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi bea dan cukai. Banyaknya dokumen importir berarti juga tingginya importir yang ada, oleh karena itu salah satu strategi yang disusun adalah:
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Barang kiriman merupakan barang hasil perdagangan melalui PPMSE, maka PPMSE akan menjadi importirnya.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Barang Kiriman merupakan barang hasil perdagangan melalui PPMSE yg berkedudukan di LN, maka perwakilan PPMSE di Indonesia yang akan menjadi sebagai importir.&nbsp;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Barang Kiriman selain (a) dan (b), maka penerima barang yang akan menjadi importir.&nbsp;&nbsp;</li>
</ol>
&nbsp;
Saat ini PPMSE belum terikat dalam sistem kepabeanan namun ke depan akan dijadikan sebagai importir. Beberapa hal yang menjadi dasar mengapa PPMSE dijadikan importir adalah,&nbsp;
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mengetahui transaksi jual-beli (sbg perantara) antara pembeli &amp; penjual.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mengetahui identitas pembeli dan penjual.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Menerima pembayaran dari pembeli dan melakukan pelunasan kepada penjual.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mengetahui harga barang sebenarnya dari penjual.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mempunyai kerja sama dan membayar jasa pengiriman.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bertanggung jawab atas barang s.d. diterima pembeli.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bukan pemilik barang.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bukan &lsquo;consignee&rsquo; dalam dokumen pengiriman.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">PPMSE memberi kuasa pada penyelenggara pos.</li>
</ol>
&nbsp;
Saksikan tayangan lengkap kegiatan LOKeR Episode 44 pada youtube BPPK Kemenkeu RI melalui tautan <a href="https://bit.ly/youtubelokerep44">https://bit.ly/youtubelokerep44</a>. Materi cetak dapat diunduh pada tautan <a href="https://bit.ly/materiloker44">https://bit.ly/materiloker44</a>.
Sobat Pemelajar, jangan lupa ikuti terus LOKeR yang diselenggarakan secara rutin setiap hari Jumat, pukul 13.30 WIB.&nbsp; Informasi lengkap dapat diakses melalui tautan link <a href="https://linktr.ee/lokerkemenkeu">https://linktr.ee/lokerkemenkeu</a>.
Kita pemelajar, belajar tanpa batas!