Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Halo Sobat Pemelajar!
Berpikir dan menemukan solusi yang inklusif sudah menjadi tuntutan kita dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, tak terkecuali para penyandang disabilitas. Bertepatan dengan Hari Bahasa Isyarat Internasional pada tanggal 23 September 2022, telah diselenggarakan LOKeR Episode 41 dengan mengangkat tema Upaya Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik yang Layak bagi Penyandang Disabilitas. Narasumber pada LOKeR kali ini adalah Ibu Titi Susanti (Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi, Biro KLI) dan Ibu Iin Kurniati (Communication Strategist Biro KLI, Trainer and PR Suarise).
&nbsp;
Mewujudkan Keterbukaan Informasi yang Layak Bagi Disabilitas
Pengertian penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa disabilitas tidak dilihat sebagai kekurangan, melainkan sebuah kekhususan. Oleh karena itu, setiap badan publik (yang bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat) seharusnya menyediakan sarana khusus bagi penyandang disabilitas.&nbsp;
&nbsp;
Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki hak untuk berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi yang meliputi hak:
a) memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat
Teman-teman tuli dapat menyampaikan pendapatnya melalui media e-mail, atau apabila secara tatap muka akan menggunakan bahasa isyarat
b) mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses
Media yang disediakan dalam menyampaikan informasi harus lengkap, yaitu berupa audio visual (lebih baik lagi apabila dilengkapi dengan tulisan/subtitle dan bahasa isyarat)
c) menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, Braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi
 
Oleh karena itu, Pemerintah memiliki kewajiban dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang layak bagi disabilitas, antara lain adalah:
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima dan memfasilitasi komunikasi penyandang disabilitas dengan menggunakan cara tertentu, yang dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam berinteraksi.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk penyandang disabilitas dalam bentuk audio dan visual.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya, serta diperoleh secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.</li>
</ol>
Kementerian Keuangan juga memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, salah satunya adalah dengan penyediaan fasilitas layanan informasi bagi disabilitas. Fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Keuangan antara lain sebagai berikut:
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pengumuman mengenai layanan operasional dengan huruf Braille.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Booklet mengenai layanan informasi publik dengan huruf Braille.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Layanan informasi publik menggunakan video call dengan penerjemah Juru Bahasa Isyarat.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Video mengenai layanan informasi publik PPID yang dilengkapi Juru Bahasa Isyarat.</li>
</ol>
Selain itu, terdapat Jalur Layanan Informasi Publik Kementerian Keuangan yang dapat diakses melalui beberapa channel sebagai berikut.:
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Email ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Situs Web e-ppid.kemenkeu.go.id</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Aplikasi mobile PPID</li>
</ul>
2. Pusat Kontak Layanan (Contact Center) Kemenkeu PRIME
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Hubungi Kami di website Kementerian Keuangan (<a href="http://www.kemenkeu.go.id/contact-us/">http://www.kemenkeu.go.id/contact-us/</a>)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Email (kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id)</li>
</ul>
&nbsp;
Understanding Accessibility for Disability
Prinsip etika dasar yang harus kita lakukan terhadap penyandang disabilitas adalah:&nbsp;
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Menghormati: semua orang berhak untuk dihargai, tak terkecuali penyandang disabilitas</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Menunjukkan sikap ramah dan terbuka: menggunakan teknologi yang ada untuk menyediakan akses informasi yang terbuka bagi penyandang disabilitas</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Sabar, sopan, dan ada keinginan untuk membantu</li>
</ol>
&nbsp;
Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, terdapat 2 hal yang penting yaitu transparansi informasi dan partisipasi publik. Ketika keterbukaan informasi tersebut sudah layak diakses bagi semua kalangan (termasuk penyandang disabilitas), kedepannya akan memunculkan partisipasi publik dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi digital, transportasi, tenaga kerja, dan lainnya.
&nbsp;
Saksikan tayangan lengkap kegiatan LOKeR Episode 41 pada youtube BPPK Kemenkeu RI melalui tautan <a href="https://bit.ly/youtubeloker41">https://bit.ly/youtubeloker41</a>. Materi cetak dapat diunduh pada tautan <a href="https://bit.ly/materiloker41">https://bit.ly/materiloker41</a>.
Sobat Pemelajar, jangan lupa ikuti terus LOKeR yang diselenggarakan secara rutin setiap hari Jumat, pukul 13.30 WIB.&nbsp; Informasi lengkap dapat diakses melalui tautan link <a href="https://linktr.ee/lokerkemenkeu">https://linktr.ee/lokerkemenkeu</a>.
Kita pemelajar, belajar tanpa batas!