Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan&#160; Negara dinyatakan bahwa uang/surat berharga maupun barang milik negara/daerah dilarang&#160; untuk dilakukan penyitaan. Hal ini berlaku untuk uang/surat berharga maupun barang yang&#160; telah sepenuhnya menjadi milik negara/daerah yang berada pada instansi pemerintah maupun&#160; pihak ketiga. Dalam kasus instalasi pembakaran sampah (incinerator) yang di bawah penguasaan&#160; pemerintah daerah, dimana pihak pemerintah daerah tidak dapat menunaikan kewajiban untuk&#160; melakukan setoran pembayaran bagi hasil kepada pihak swasta sehingga instalasi&#160; pembakaran sampah (incinerator) dimaksud belum sepenuhnya menjadi aset milik pemerintah&#160; daerah. Berdasarkan hal tersebut, jika instalasi pembakaran sampah (incinerator) dimaksud&#160; tidak dapat dibuktikan kepemilikannya secara sah oleh pemerintah daerah, maka aset&#160; dimaksud tidak termasuk dalam pengaturan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004&#160; tentang Perbendaharaan Negara. Dengan kata lain, pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan&#160; negeri dapat dilakukan atas Instalasi Pembakaran Sampah (incinerator) tersebut.