Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<div tabindex="0" role="article" data-tabster="{&quot;groupper&quot;:{&quot;tabbability&quot;:2},&quot;focusable&quot;:{}}" data-content="ai-message" aria-labelledby="zfCfPHVffbBa3P3VM4AWp-author} zfCfPHVffbBa3P3VM4AWp-content-0">
<div id="zfCfPHVffbBa3P3VM4AWp-content-0">
<p style="text-align: justify;">Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan nasional dan tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 telah menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pengadaan selama beberapa tahun terakhir. Namun, dengan terbitnya Perpres Nomor 46 Tahun 2025, terjadi sejumlah penyesuaian dan pembaruan yang mencerminkan kebutuhan akan efisiensi, transparansi, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika kebijakan nasional. Perbandingan antara kedua regulasi ini menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan pengadaan barang dan jasa telah berkembang, baik dari sisi kelembagaan, mekanisme pelaksanaan, maupun prinsip-prinsip dasar pengadaan. Melalui pengantar ini, diharapkan pembaca mendapatkan gambaran awal mengenai perbedaan pokok antara Perpres 16 Tahun 2018 dan Perpres 46 Tahun 2025 serta urgensi pembaruan regulasi dalam menjawab tantangan pengadaan yang semakin kompleks dan strategis.</p>
</div>
</div>