Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Putusan sidang kasus impor gula mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah memancing polemik di masyarakat. Polemik tersebut muncul karena dalam pertimbangan putusan hakim, tidak disebutkan Tom Lembong memiliki mens rea menikmati hasil korupsi. Hakim justru menuding Tom Lembong menerbitkan kebijakan yang condong pada ekonomi kapitalis alih-alih kerakyatan. Jadi&#160; bagaimana &#160;sebenarnya ketentuan dan pembuktian mens rea dalam tindak pidana korupsi?.
Asas geen straf zonder schuld adalah salah satu asas penting dalam hukum pidana, terutama di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (schuld) pada dirinya. Dalam hukum pidana syarat terjadinya peristiwa pidana ditandai dengan dua hal&#160; yaitu adanya perbuatan pidana (Actus Reus) dan adanya niat jahat (Mens Rea),
Dalam kasus tindak pidana korupsi, unsur &#8220;kesengajaan&#8221; dinyatakan secara eksplisit dalam rumusan delik, misalnya pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipidkor). Artinya, tindak pidana korupsi adalah delik yang bersifat memerlukan mens rea dengan &#160;kesengajaan (dolus delict). Tanpa adanya mens rea, seseorang tidak dapat dipidana atas tindak pidana korupsi.
Pembuktian&#160; mens rea &#160;dalam tindak pidana korupsi&#160; melalui pengujian dan penelitian atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Penguiian dan penelitian tersebut dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada hakim dalam pengambilan keputusan.
&#160;
&#160;