Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p>Dilatarbelakangi karena terdapat keluhan dan pengaduan dari guru yaitu adanya keterlambatan pembayaran tunjangan guru dikarenakan<br />antara lain adanya proses administrasi melalui birokrasi yang cukup panjang dan adanya permasalahan penganggaran yang mempengaruhi kecepatan pembayaran kepada guru penerima. Dibentuklah terobosan kebijakan penyaluran dana tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yaitu melalui penyaluran secara langsung ke rekening guru penerima. Diharapkan melalui perubahan kebijakan tersebut dapat mempercepat kemanfaatan Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah bagi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah penerima. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja melalui peningkatan kesejahteraan guru ASND baik yang telah memiliki sertifikasi pendidik maupun yang belum bersertifikasi pendidik serta guru ASND yang melaksanakan tugas di daerah khusus.</p>