Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau lazim dikenal dengan istilah restitusi pajak secara langsung mempengaruhi nilai realisasi penerimaan pajak pada tahun anggaran berkenaan. Dalam konteks yang lebih luas jumlah restitusi pajak akan mempengaruhi ketersediaan alokasi dana yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan baik yang bersifat operasional, pemberian layanan kepada masyarakat maupun pembiayaan dalam rangka percepatan program pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut selain dilakukan pembatasan atas jumlah realisasi restitusi pajak yang dapat diajukan pada satu tahun anggaran perlu juga diatur mekanisme penerbitan restitusi pajak melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang selama ini hanya dilakukan oleh kantor pelayanan pajak sebagai institusi yang melakukan pemungutan pajak dan juga berwenang untuk melakukan pengeluaran dari kas negara untuk mengembalikan pajak yang lebih dibayar atau restitusi.